Kedua, Indonesia diberikan hak dan tanggung jawab penuh atas penyediaan layanan navigasi penerbangan di wilayah tersebut. Namun, Indonesia mendelegasikan pengelolaan jasa penerbangan pada ketinggian 0 hingga 37.000 kaki di area tertentu kepada otoritas Singapura, sementara untuk ketinggian di atas 37.000 kaki tetap dikendalikan oleh Indonesia.

Ketiga, kedua negara menyepakati kerangka kerja sama sipil dan militer dalam manajemen lalu lintas udara melalui *Civil Military Coordination in ATC* (CMAC) guna menjamin komunikasi aktif dan menghindari pelanggaran kedaulatan.

Keempat, Singapura memiliki kewajiban menyetorkan kutipan biaya pelayanan penerbangan dari pesawat yang melintasi wilayah tersebut kepada Indonesia.

Baca Juga: Lion Air Siapkan Lima Airbus A330 untuk Penerbangan Haji 2025, Prioritaskan Kenyamanan dan Keandalan

Kelima, Indonesia berhak melakukan evaluasi atas operasional pelayanan navigasi yang dilakukan oleh Singapura untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan International Civil Aviation Organization (ICAO).

Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi Endah Murni menambahkan bahwa pengalihan kendali navigasi ini baru dilakukan setelah Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian pengaturan ruang udara pada 25 Januari 2022 di Bintan. Selanjutnya, perjanjian tersebut diratifikasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2022 yang mengatur penyesuaian batas FIR Jakarta dan FIR Singapura.

Proses penyesuaian tersebut juga telah mendapat restu dari ICAO yang memberikan persetujuan resmi pada 15 Desember 2023. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kedaulatan nasional di sektor udara serta memberikan ruang lebih besar bagi pertumbuhan industri penerbangan dalam negeri.

Baca Juga: Penumpang Coba Paksa Buka Pintu di Tengah Penerbangan, Jetstar Putar Balik Darurat ke Bali